Pematangsiantar, 11 September 2025, bnfnews.com – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar kembali menggelar rapat koordinasi bersama para pedagang dan organisasi terkait untuk membahas tindak lanjut penanganan bencana non-alam kebakaran Gedung IV Pasar Horas. Rapat berlangsung di Ruang Data Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, Kamis (11/9/2025).
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar, Junaedi Sitanggang, dan dihadiri Direktur Utama PD-PHJ Bolmen Silalahi beserta jajaran, Camat Siantar Barat, perwakilan PUTR, Dishub, Satpol PP, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta organisasi masyarakat dan aliansi pedagang seperti Pemuda Pancasila Unit Pusat Pasar (PP), P3B, AP2T, dan KP2H.
Dalam arahannya, Junaedi menegaskan bahwa keselamatan pedagang dan pembeli menjadi prioritas utama pemerintah kota. Berdasarkan hasil kajian teknis, Gedung IV dinyatakan tidak layak digunakan sehingga pemerintah memutuskan untuk meratakannya.
“Target perataan selesai akhir November. Harapan kami, Desember para pedagang sudah bisa kembali berjualan sehingga menjelang Natal dan Tahun Baru aktivitas perdagangan kembali normal,” ujar Junaedi.
Namun, rapat sempat diwarnai aksi walkout oleh aliansi pedagang KP2H yang menuntut kejelasan mengenai dana Rp77 miliar untuk pembangunan pasar dan janji Gubernur Sumatera Utara yang menyebutkan pembangunan dimulai tahun ini.
Ketua Pemuda Pancasila Unit Pusat Pasar, Larsen Simatupang, mendukung percepatan penanganan dan meminta pemerintah memastikan solusi terbaik. Ia juga menepis isu yang menyebut organisasi atau aliansi pedagang mengatur kebijakan lapak pasca kebakaran.
“Pasar Horas adalah pusat perputaran ekonomi kota. Kami percaya pemerintah mampu memberikan solusi yang adil bagi semua pihak,” tegas Larsen.
Ia mengusulkan agar pertemuan berikutnya tidak hanya melibatkan organisasi dan aliansi, tetapi juga menghadirkan perwakilan pedagang secara langsung agar aspirasi bisa disampaikan tanpa perantara.
Sementara itu, Ketua Persaudaraan Pedagang Pasar Bersatu (P3B), Nobel Marpaung, menyoroti keberadaan pedagang pasar pagi di sekitar Jalan Imam Bonjol yang dianggap mengganggu omset pedagang di dalam pasar.
“Kami minta pemerintah tegas membatasi jam operasional pedagang pasar pagi maksimal sampai pukul 07.30 WIB,” desaknya.
Menanggapi hal itu, Dirut PD-PHJ Bolmen Silalahi menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk membuat imbauan tertulis terkait pembatasan jam berdagang di lokasi tersebut.
Menutup rapat, Junaedi kembali menegaskan bahwa rencana perataan Gedung IV Pasar Horas sudah final. Pemerintah akan segera mengeluarkan pemberitahuan resmi kepada para pedagang. Ia berharap seluruh pihak menjaga kondusivitas dan mendukung pemulihan Pasar Horas.
Postingan
0 Komentar