Pematang Siantar , bnfnews.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Masyarakat Peduli Indonesia Baru (DPP KOMPI B), Henderson Silalahi, secara tegas menyoroti capaian kinerja 100 hari kerja Wali Kota Pematang Siantar, Wesli Silalahi, yang dinilai gagal memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Salah satu poin kritis yang diungkapkan adalah maraknya praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum berkedok tukang parkir di berbagai titik strategis dalam kota.
Dalam keterangannya kepada wartawan pada Rabu (18/6/2025), Henderson menyatakan bahwa banyaknya juru parkir liar yang tidak resmi, tidak memiliki ID Card, dan bahkan memaksa pengendara, telah menciptakan keresahan luas di tengah masyarakat. "Walikota seharusnya memberi perhatian serius terhadap persoalan ini. Jangan sampai kota ini jadi sarang preman yang berkedok tukang parkir," tegasnya.
Salah satu lokasi yang menjadi sorotan tajam DPP KOMPI B adalah kawasan sekitar Kedai Kopi Vona dan warung Soto Kak Willy, serta sepanjang Jalan Kartini, yang menurut laporan warga setempat, sering terjadi praktik pemalakan terhadap pengendara yang sekadar ingin parkir sebentar. "Di kawasan itu, hampir tiap hari warga dikeluhkan dipalak secara halus. Dimintai uang parkir namun tidak bertanggung jawab, dan kadang disertai ancaman verbal kalau tak diberi," ujar Henderson.
Ia juga menyayangkan lemahnya pengawasan dari instansi terkait, terutama Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar, Satpol PP, dan aparat kepolisian. Menurut Henderson, kondisi ini menunjukkan adanya pembiaran yang bisa memicu pembentukan ekosistem pungli secara terstruktur. "Jika terus dibiarkan, ini bisa berkembang menjadi penyakit sosial yang mengakar. Kita harus berani menyebut ini sebagai kejahatan jalanan yang sistematis," tandasnya.
Lebih lanjut, Henderson mendesak seluruh stakeholder terkait untuk segera turun tangan melakukan penertiban, bahkan jika perlu mengambil langkah tegas berupa penangkapan terhadap pelaku parkir liar dan preman berkedok juru parkir. “Kami tidak ingin Siantar jadi kota yang ditakuti wisatawan atau investor gara-gara tidak aman hanya karena tukang pulak yang berkeliaran,” ucapnya.
DPP KOMPI B juga menyerukan agar Pemko Siantar segera melakukan pendataan ulang terhadap seluruh juru parkir resmi, memberikan pelatihan etika pelayanan, serta mencabut izin bagi pengelola yang terbukti membiarkan praktik pungli. "Ini bukan hanya soal retribusi daerah, tapi soal harga diri kota ini. Jangan kalah oleh premanisme," katanya menambahkan.
Henderson memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal isu ini dan dalam waktu dekat akan melayangkan surat resmi kepada Wali Kota Pematang Siantar dan DPRD Kota Siantar untuk melakukan rapat dengar pendapat terkait dugaan pembiaran terhadap parkir liar. Ia juga membuka posko pengaduan masyarakat bagi korban intimidasi atau pemaksaan oleh juru parkir yang tidak sah.
Di tengah upaya pemerintah kota membangun citra Siantar sebagai kota ramah dan maju, kenyamanan warga dalam hal sekecil apapun, seperti urusan parkir, tetap harus dijaga. Henderson menutup pernyataannya dengan harapan agar Wali Kota Wesli Silalahi tidak abai terhadap suara masyarakat yang sudah mulai kehilangan kepercayaan akibat lambatnya penanganan isu-isu yang menyentuh kehidupan harian warga. (Tim)
Postingan
0 Komentar