Medan, bnfnews.com — Dunia politik Indonesia kembali disorot tajam oleh masyarakat, banyak pejabat publik yang setelah menduduki jabatan, justru menjadikan posisi itu sebagai panggung pencitraan pribadi, bukan alat perjuangan untuk mewujudkan janji-janji kampanye mereka. (Ket. Foto: Ketua Umum PRN, J. Frist Manalu, S.Kom).
Fenomena ini, menurut Ketua Umum Perisai Rakyat Nusantara (PRN), J. Frist Manalu, S.Kom., menunjukkan bahwa sebagian pemimpin bangsa telah terjebak dalam budaya politik simbolik.
Mereka rajin tampil di acara seremonial, mempublikasikan kegiatan yang bersifat seremonial dan kosmetik, namun abai pada substansi kerja dan tanggung jawab moral kepada rakyat yang telah mempercayakan suara mereka.
“Setelah terpilih, banyak pejabat lupa arah perjuangan. Jabatan dijadikan panggung, bukan pengabdian. Rakyat hanya disuguhi gambar dan seremoni, sementara janji kampanye yang dulu diucapkan dengan lantang tak kunjung ditepati,” tegas Ketua Umum PRN, J. Frist Manalu, S.Kom., di Pematangsiantar pada Kamis (9/10/2025).
J. Frist menyoroti bahwa politik yang seharusnya menjadi sarana perubahan kini bergeser menjadi ajang pencitraan.
Banyak pejabat lebih fokus membangun opini publik melalui media sosial dan pemberitaan, ketimbang turun langsung memahami persoalan rakyat di akar rumput.
“Rakyat tidak menuntut kemewahan atau popularitas pejabatnya. Mereka hanya ingin melihat tindakan nyata, harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja terbuka, dan pelayanan publik yang adil,” ujar J. Frist.
PRN juga mengingatkan bahwa seremonial bukanlah ukuran keberhasilan.
Di balik panggung megah dan sambutan hangat, masih banyak rakyat yang berjuang dalam kesulitan hidup tanpa perhatian serius dari pemerintah.
Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara jika tidak segera diperbaiki.
“Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyadarkan. Negara ini tidak butuh aktor politik, tetapi pemimpin sejati. Mereka yang bekerja dalam senyap, bukan yang sibuk berswafoto di depan kamera,” tambah J. Frist.
Lebih lanjut, Ketua Umum PRN menegaskan bahwa pejabat publik harus berani mengembalikan makna jabatan sebagai amanah, bukan panggung popularitas.
Tanggung jawab utama seorang pemimpin adalah menepati janji, menjaga kepercayaan rakyat, dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
“Kalau janji kampanye hanya jadi arsip, kepercayaan rakyat akan menjadi korban. Padahal, kepercayaan publik adalah fondasi utama demokrasi,” tutup J. Frist. (Tim Redaksi)
Postingan
0 Komentar